Hadiri Pengajian MUI, Camat Pedan: Saya Salut Ormas Islam Yang Besar Ini Bisa Berkumpul Jadi Satu

KLATEN - Camat Pedan Marjana, S.IP.,M.H yang juga Dewan Pertimbangan MUI Pedan menghadiri Pengajian Rutin Selapanan (35 hari sekali) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Pedan di Majelis Taklim PC LDII Pedan Masjid Khoirul Fattihin, Sonayan pada hari Sabtu, 25 Februari 2023.

Pengajian rutin ini merupakan Program Kerja Majelis Ulama Indonesia Kecamatan pedan dan Lembaga Keagamaan se-Kecamatan Pedan, seperti NU, LDII, Muhammadiyah, MTA yang rutin dilaksanakan secara bergilir dari masjid ke masjid.

Turut hadir bersama Camat Pedan diantaranya adalah H. Hadi Rosyidi, S.Ag Ketua Umum MUI Pedan, H. Mahudi, S.Ag.M.SI Pengurus MUI, Suwarto, S.Pd.SD Ketua PC LDII Kecamatan Pedan, Aiptu Agus Supriyanto, SH Polsek Karangdowo, Sardono PC MTA, H. Busro Priyono MWC NU, Ustadz LDII Tatag Thoriq Mustaqim, Ustad LDII Purwanto, S. A. B, dan serta Pengurus Harian MUI Kecamatan Pedan.

Dalam Sambutan pembukaannya H. Hadi Rosidi, S.Ag Ketua MUI Pedan mengucapkan rasa syukurnya kepada Alloh SWT atas terlaksananya pengajian rutin MUI ini, terimakasih kepada semua pengurus MUI yang sudah hadir. 

"Selain pengajian rutin bergilir ini, MUI Pedan juga mempunyai program andalan, yaitu program GSSB: Gerakan Sholat Shubuh Bersama Bergiliran dari masjid ke masjid.

Senada dengan Ketum MUI Pedan, Marjana, S.IP., M.H juga dalam sambutannya menyampaikan Apresiasi dan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada PC LDII Pedan selaku tuan rumah telah menyiapkan tempat & akomodasi serta materi pengajian yang telah dibagikan kepada Majelis yang hadir. 

Dewan Pertimbangan MUI Pedan ini juga menyampaikan Saya harapkan pengajian rutin MUI Pedan ini bisa semakin meningkatkan persatuan dan kesatuan kita terutama sebagai Umat Muslim dalam menjaga tali silaturrahim dan Ukhwah Islamiyah. 

Begitupun juga dengan Suwarto, S.Pd.SD Ketua PC LDII Kecamatan Pedan dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengajian rutin MUI Pedan ini sangat penting dilaksanakan untuk merajut dan memperkuat persatuan dan kesatuan anak bangsa, terutama bagi kita pengurus MUI Kecamatan Pedan. 

"Untuk itu pada kesempatan ini saya selaku orang yang diberi amanah untuk mengisi pengajian saat ini memberikan 6 resep untuk menjaga persatuan & kesatuan, untuk menjaga Ukhwah Islamiyah kita harus menerapkan yang namanya 6 KARAKTER LUHUR, yakni RUKUN, KOMPAK, JUJUR, KERJASAMA YANG BAIK, AMANAH serta EFEKTIF dan EFESIEN" Jelas Suwarto

"Kalau kita semuanya bisa menerapkan ke Enam unsur ini maka Insya Alloh Ukhwah Islamiyah yang kita damba-dambakan selama ini akan senantiasa kita dapatkan dan rasakan bersama-sama" Tambah Suwarto

Sementara itu dalam tausyiahnya, Ustad Purwanto, S. A. B dari LDII menekankan materi Empat Maqodirulloh (4 ketetapan taqdir dari Alloh) untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Alloh swt. 

"Empat Maqodirulloh itu diantaranya adalah:

1. Apabila di Qodar mendapatkan nikmat bisa bersyukur

2. Apabila di Qodar mendapatkan musibah bisa istirja’

3. Apabila di Qodar mendapatkan cobaan, bisa sabar

4. Apabila di Qodar salah bisa bertaubat

كَتَبَ اللهُ مَقَادِيْرَ الخَلاَئِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِيْنَ ألفِ سَنةٍ رواه مسلم

“𝘈𝘭𝘭𝘢𝘩 𝘵𝘦𝘭𝘢𝘩 𝘮𝘦𝘯𝘶𝘭𝘪𝘴 𝘵𝘢𝘲𝘥𝘪𝘳/𝘲𝘰𝘥𝘢𝘳 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘮𝘢𝘬𝘩𝘭𝘶𝘬, 𝘭𝘪𝘮𝘢 𝘱𝘶𝘭𝘶𝘩 𝘳𝘪𝘣𝘶 𝘵𝘢𝘩𝘶𝘯 𝘴𝘦𝘣𝘦𝘭𝘶𝘮 𝘈𝘭𝘭𝘢𝘩 𝘮𝘦𝘯𝘤𝘪𝘱𝘵𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘭𝘢𝘯𝘨𝘪𝘵 𝘥𝘢𝘯 𝘣𝘶𝘮𝘪.”

"Apabila Empat Maqodirulloh ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa mengkufuri qodarullah tersebut maka kita akan menjadi hamba yang lebih semarah dan dhepe-dhepe (pasrah) kepada Alloh SWT" Tutup Purwanto (Rizal PM, Fathony/Lines/gus)

Kunjungi LDII Empat Lawang, Kejari : Menjaga Empat Pilar Kebangsaan Penting Dalam Membentuk Masyarakat Sadar Hukum

Sosialisasi Hukum Oleh Kejari, Ketua DPD LDII Kota Pagaralam Ajak Para Santri Untuk Menjadi Warga Negara Yang Baik

LDII News | EMPAT LAWANG - Ormas Islam pada hakikatnya memiliki komitmen untuk dapat menjaga persatuan, kesatuan, dan kemaslahatan bangsa. Dalam hal membentuk masyarakat yang sadar hukum, kenal hukum dan taat hukum, LDII bisa mengambil peran dengan mensosialisasikan pentingnya menjaga empat pilar kebangsaan.

Hal ini disampaikan oleh Kasi Intel Kejari Empat Lawang, Eko Setia Negara, SH MH dalam kunjungannya bersilaturahim dengan warga LDII Empat Lawang di Masjid As Shobirin, Kabupaten Empat Lawang, Selasa (21/02/2023).

Dirinya mengapresiasi atas sambutan dan kehadiran warga LDII Empat Lawang dalam acara silaturahmi tersebut, yang membuktikan bahwa LDII mampu mengambil peran dalam membentuk masyarakat sadar hukum melalui bidang dakwah dan pendidikan ke masyarakat.

“Kejari mengapresiasi kontribusi dan komitmen LDII dalam menjalin komunikasi dan bersinergi. Mudah-mudahan dapat terjalin kolaborasi dan sinergisitas yang baik untuk berkontribusi terhadap Bangsa Indonesia”, ujarnya.

Senada, Ketua DPD LDII Kota Pagaralam mengatakan LDII sebagai ormas Islam berkomitmen memberikan edukasi kepada warga dan santri pondok pesantren yang ada di bawah naungan LDII untuk menjadi warga negara yang baik yang taat hukum.

Ilman menjelaskan bahwa LDII memiliki 8 klaster pengabdian, salah satunya adalah kebangsaan. Dengan memberikan Materi 4 pilar kebangsaan dan ditambah adanya kolaborasi dengan kejaksaan negeri dalam sosialisasi hukum, diharapkan akan terbentuk masyarakat yang sadar hukum.

“LDII selalu siap berkontribusi dan bersinergi dengan semua pihak terutama kejaksaan negeri dalam upaya membentuk masyarakat sadar hukum”, ujarnya dalam kegiatan yang dihadiri Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Empat Lawang.(taufiq/suga)

Berita Hoax Banyak Beredar, Kominfo Ajak LDII Tingkatkan Literasi Digital

LDII News - Jakarta (21/2). Secara nasional, indeks literasi digital Indonesia 2022 mendapatkan skor 3,54 dari skala 1-5 atau pada level "sedang". Indeks tersebut naik 0,05 poin dibanding 2021 yang berada di level 3,49. Hal itu menunjukkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi digital secara umum, terbukti meningkat sejak awal pandemi sampai sekarang.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk terus meningkatkan indeks literasi digital Indonesia. “Literasi digital tidak bisa dikerjakan hanya dengan satu kelompok atau golongan saja, dibutuhkan kerja sama,” ujarnya saat menerima kunjungan DPP LDII, Senin (20/2).

Menurutnya, Ormas Islam juga bisa mengambil peran untuk meningkatkan literasi. Para pemuka agama dan pengikutnya bisa menjadi duta literasi untuk menyebarkan berita positif. “Kalau bicara tentang ormas keagamaan, pasti ada pengikutnya, dengan itu bisa dimulai dengan pengikut-pengikutnya untuk menjadi duta-duta literasi untuk menyebarkan berita-berita positif untuk bagaimana meliterasi agar siap menghadapi era baru,” tambahnya.

Ia menambahkan, banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa ruang digital dan ruang fisik merupakan satu kesatuan, “Ini masih banyak masyarakat yang belum tahu untuk bagaimana berinteraksi di ruang digital. Jika di ruang fisik, tentu sudah belajar banyak, inilah yang ingin kami tekankan. Supaya masyarakat punya kesadaran, pengetahuan baru, dan keahlian baru untuk memasuki era baru,” ungkapnya.

Menurut Semuel, indeks literasi digital dapat diukur melalui empat pilar indikator besar, yakni kecakapan digital, keamanan digital, kultur dan etika digital. Dengan kecakapan digital, masyarakat mengetahui dasar-dasar kecakapan yang harus dimiliki dalam ruang digital. “Kedua, tentu bicara masalah keamanan. Jika beraktivitas di ruang digital harus ada keamanannya seperti halnya aktivitas di ruang fisik,” tambahnya.

Selanjutnya, kata Semuel, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan ribuan tahun membangun kultur. Saat ini, tantangannya ialah membawa kultur nilai dan norma yang sudah dibangun di ruang fisik kedalam ruang digital.

“Jika di ruang fisik bertemu dengan seseorang yang lebih tua saja selalu menghormati dan tutur katanya baik, mengapa tiba-tiba masuk ke ruang digital menjadi orang yang berbeda. Ini jangan sampai terjadi, karena kita orang yang berbudaya dan bermartabat,” paparnya.

Yang terakhir, sambungnya, etika juga harus dibangun. Karena etika sangat penting baik di ruang fisik maupun ruang digital. “Dengan pilar-pilar ini kami berharap dapat meningkatkan literasi masyarakat agar lebih siap dalam menghadapi era transformasi dan mereka juga menjadi bagian bukan lagi penonton,” tutupnya.

Menanggapi hal itu, Koordinator Bidang Teknologi, Informasi, Aplikasi dan Telematika (TIAT) DPP LDII Lukman Abdul Fatah mengatakan, LDII sebagai ormas keagamaan menyadari bahwa dibutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, khususnya warga LDII.

“Kami akan bekerja sama dengan Kominfo karena kami akan membangun rumah virtual yang aman untuk warga. Agar hujan informasi yang begitu deras itu bisa terkontrol. Masyarakat bisa selamat dalam bersosial media dan tidak terjebak dengan berita palsu,” ujarnya.

Menurutnya, teknologi informasi dapat menjadi penunjang (ormas dalam memberikan informasi dengan cepat dan tepat. Menurutnya, penyebaran informasi pada era digital berjalan sangat cepat. “Teknologi digital itu sendiri pun menjadi bagian daripada penyebaran informasi itu sendiri,” ujarnya.

“Bagaimana ormas menyikapi hal tersebut, kalau menggunakan istilah atau terminologi dari transformasi digital, maka transformasi digital itu adalah suatu perubahan yang harus dilakukan secara positif,” ujarnya.

Ia menambahkan, ormas berperan menggerakan anggotanya untuk mengelola teknologi digital secara baik, dan ikut menyebarkan informasi-informasi yang positif. “Ormas harus mengedukasi bagaimana anggota-anggotanya melakukan pengelolaan teknologi digital secara positif dan secara baik,” tambahnya.

Di tengah maraknya ujaran kebencian dan berita bohong yang tersebar liar di media sosial, ia mengimbau agar warga LDII tidak terprovokasi dan membalasnya dengan hal-hal yang positif.

“Menjelang tahun politik 2024, masyarakat khususnya warga LDII bisa selamat dari berita-berita hoax sehingga mereka sadar bahwa yang mereka baca itu belum tentu benar dan perlu ada cek dan ricek,” ujar Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurosyidin (STAIMI) Jakarta itu.

Ia menambahkan, LDII sering mengkampanyekan tentang etika dan etiket media sosial. Apa yang harus dikedepankan menghadapi dunia digital dan bagaimana berinteraksi dengan sesama pengguna ruang digital.

“Kami terus berupaya meningkatkan agar etika bersosial media masyarakat Indonesia semakin baik. Sebenarnya berbicara di media sosial itu sama dengan berbicara di panggung umum. Biasanya orang jika naik panggung gemetaran, berbicaranya diatur, dan menggunakan bahasa yang baik dan tertata. Tetapi ketika berbicara di media sosial, mereka lupa bahwa berbicara di panggung yang lebih besar,” tutupnya.(ldii)

Kajari Inginkan LDII Kabupaten Lahat Dapat Bersinergi dan Berkolaborasi Dengan Kejari

LAHAT – Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Lahat beraudiensi dengan kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Lahat, Senin,(20/02/2023).

Audiensi diterima langsung oleh kepala Kejari Kabupaten Lahat Gunawan Sumarsono SH MH didampingi Kasi Intel Kejaksaan Negeri Lahat Faisyal B.

Ketua DPD LDII Kabupaten Lahat Ir H. Amat Sarjono mengungkapkan kunjungan ini merupakan silaturahim antara jajaran DPD LDII Kabupaten Lahat dengan Kajari Kabupaten Lahat yang baru.

“LDII sebagai ormas Islam berkomitmen untuk menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan lembaga pemerintah.” ujarnya.

Ia menambahkan, LDII sangat mengharapkan kolaborasi dengan kejaksaan negeri Kabupaten Lahat dalam memberikan edukasi dan menambah pengetahun warga LDII dan santri pondok pesantren tentang wawasan hukum.

“Kami menunggu kehadiran jaksa masuk pondok pesantren kami untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para santri di pondok pesantren LDII “Harapnya.

Dalam pertemhan itu Kepala Kejari Kabupaten Lahat Gunawan Sumarsono SH MH menyambut baik kunjungan audiensi jajaran DPD LDII Kabupaten Lahat.

Kajari menginginkan DPD LDII Kabupaten Lahat dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan pihak Kejari Kabupaten Lahat.

Kajari juga menjelaskan bahwa saat ini Kejaksaan sudah berubah, jika masa lalu hanya fokus di penegakan hukum tetapi saat ini juga memberikan edukasi dan sosialisasi tentang hukum kepada masyarakat.

“Saat ini banyak program-program yang bisa dilaksanakan antara kejaksaan dengan masyarakat salah satunya bisa tentang penyuluhan hukum, agar masyarakat bisa melek hukum” tutur Kajari.

Kajari juga berharap agar jajaran DPD LDII dan Kajari bisa berkolaborasi dan bersinergi untuk kepentingan umat.

“Saat ini kejaksaan bukanlah suatu instansi yang perlu ditakuti, tetapi sebagai mitra dalam meningkatkan masyarakat yang sadar hukum, “Ungkapnya.(taufiq/KIM)

Usai Tanam 4 Juta Pohon, LDII Bangun Arboretum di Lereng Utara Gunung Lawu

Ngawi (20/2). Sekitar 250 relawan LDII Peduli Lingkungan berpeluh di ketinggian 1.000-an mdpl lereng Gunung Lawu sisi utara. Mereka menanami lahan arboretum Perkebunan Teh Jamus di Girikerto, Sine, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Lahan seluas 6 hektare nantinya akan ditanami secara bertahap dengan tumbuhan endemis Indonesia, termasuk tanaman obat. 

“Arboretum ini nantinya sebagai pusat penelitian, kajian, juga pendidikan terkait tumbuhan endemis Indonesia. Tumbuhan dari luar juga bisa ditanam di sekitaran Kebun Teh Jamus yang bisa menambah keanekaragaman hayati,” tutur Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, yang hadir membuka sekaligus meresmikan Arboretum LDII pada Minggu (19/2), yang digagas DPP LDII bekerja sama dengan DPD LDII Kabupaten Ngawi. Ia mengapresiasi langkah LDII yang sangat peduli terhadap lingkungan. 

Kepedulian LDII terhadap lingkungan sudah dirintis sejak 2008 silam. Saat itu DPW LDII Jawa Timur bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, mengadakan gerakan penghijauan bertajuk Go Green. Acara tersebut menjadi gerakan nasional, dan telah menanam sekitar 4 juta pohon menurut data Departemen Litbang, Iptek, Sumberdaya Alam, dan Lingkungan Hidup (LISDAL) DPP LDII.

Menurut Ketua DPP LDII Korbid LISDAL yang juga Guru Besar Institut Pertanian Bogor Sudarsono, selain Go Green, LDII sangat perhatian dengan masalah sampah, “Kami berpartisipasi dalam World Clean-Up Day sejak 2021. Selain itu, kami juga mendorong masalah sampah selesai di rumah tangga, dengan mengurai sampah organik menggunakan magot dan memilah sampah anorganik untuk dikirim ke bank sampah atau pengepul. Pengolahan sampah tersebut juga dilakukan di pondok-pondok pesantren LDII,” tutur Sudarsono. 

“Sebagai lembaga dakwah, kami melihat bahwa dakwah dapat dilakukan melalui pelestarian lingkungan. Kalau tidak oleh kita, nanti semua orang tidak peduli dan itu bisa menjadi masalah bagi anak cucu kita. Itu yang membuat kami di LDII sangat mendukung dan berusaha berkontribusi positif untuk lingkungan,” katanya.

Bagi LDII, peduli lingkungan merupakan bagian dari dakwah bil haal. Lingkungan yang terjaga dengan baik memungkinkan bekerja dan ibadah menjadi nyaman. Menurutnya, penanaman lahan untuk arboretum, merupakan kelanjutan dari rangkaian Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2023 yang dilaksanakan sejak Minggu (18/2) di Kantor DPD LDII Ngawi.

Senada dengan Sudarsono, Ony Anwar Harsono mengapresiasi inisiatif LDII dalam menjaga kelestarian lingkungan. Menurutnya, semakin banyak vegetasi uang ditanam di lereng Gunung Lawu sisi utara, bakal bermanfaat untuk konservasi air, “Semoga ini bisa terus dijaga dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya bisa dirasakan warga Kabupaten Ngawi dan warga umum, yang hendak studi di arboretum milik komunitas warga LDII,” katanya.

Kehadiran arboretum di sekitar mata air Sumber Lanang, menurut Ony bisa menjaga konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo. Ia sangat mendukung kegiatan LDII di wilayah Perkebunan Teh Jamus. Menurutnya, dengan komitmen menjaga keberlangsungan sumber mata air sekitar daerah Jamus, sampai detik ini bisa menghidupi masyarakat sekitar.

“Beberapa kecamatan di Ngawi, jika curah hujan tinggi terjadi banjir. Alhamdulillah ketika banjir, airnya cepat surut karena menyerap ke tanah yang subur. Bengawannya juga lancar. Dukungan luar biasa dari LDII bisa menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Ngawi,” katanya.

Ia menambahkan, program LDII Ini sudah selaras dengan program pemerintah di bidang pertanian, berupa “Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan”.  “Kami memastikan sumber mata air tetap lestari. Alhamdulillah tanah semakin subur, pertanian semakin baik, tanah sebagai absorban bisa menyerap air lebih baik, sehingga ketika curah hujan cukup tinggi banjir berkurang,” katanya.

Ke depan, Ony Anwar Harsono melihat banyak peluang program pemerintah yang bisa berkolaborasi dengan LDII. Ia menilai LDII memiliki banyak badan-badan, yang bersinggungan langsung dengan kegiatan pelestari lingkungan hingga  pemanfaatan sampah.

“Saya rasa ormas keagamaan LDII memang banyak kegiatan yang berbasis lingkungan. Jadi cocok untuk sinergi dan kolaborasi dengan program Pemerintah Kabupaten Ngawi. Apalagi jika disandingkan dengan kegiatan Kemandirian Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan, agar ada percepatan program,” katanya.

Persoalan Sampah

Apresiasi juga datang dari Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) Abdul Muin. Ia menilai, LDII memiliki modal sosial yang bisa membantu menyukseskan program pengelolaan sampah pemerintah. LDII punya komunitas, warga binaan, dan sangat dekat pada tingkat akar rumput.

 “Berdasarkan roadmap pemerintah, sampah ke depan akan dikelola secara _zero waste_ dan _zero emission_. Rencananya, sampah terkelola dengan baik, sehingga tidak ada yang lari ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA),” ujarnya.

Langkah tersebut tercantum dalam Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) dan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah. Abdul Muin mengatakan targetnya 70 persen sampah tertangani dan 30 persen berkurang dengan pencapaian _zero waste_ sampai tahun 2025.

Sekitar 70 persen sampah biasanya mulai dari pengumpulan, pemilahan, sampai diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA). Sementara yang 30 persen pengurangannya melibatkan berbagai sektor termasuk masyarakat dan swasta. Dan yang paling sederhana adalah melalui pilah dengan bank sampah sampah yang dikelola dari sumbernya yaitu rumah tangga.

“Sampah dipilah dari jenis organik dan non organik. Sampah non organik dimasukan ke bank sampah, “Dari bank sampah, dibawa ke bank sampah induk untuk di _recycle, reduce,_ dan _reuse_,” ujarnya.

Namun, menurutnya pemerintah punya keterbatasan untuk sampai ke akar rumput, maka harus menggunakan segala sumber daya yang ada. Termasuk LDII untuk bisa menyampaikan program pengurangan sampah di tingkat akar rumput masyarakat.

“Saya lihat LDII punya program bank sampah dari masjid dan sampah jadi jariyah. Menurut saya ini luar biasa. Ini harus dicatat dan dilaporkan pada pemerintah setempat untuk dikumpulkkan menjadi data nasional. Serta jadi pertanggungjawaban di dunia internasional. Indonesia memiliki komitmen untuk mengurangi sampah,” kata Abdul Muin.(lines)

LDII Bersama Kejari Lampung Utara Jalin Kerjasama Sosialisasi dan Pengenalan Hukum ke Para Santri

 

Senkomsidoarjo.or.id | Lampung Utara - LDII Lampung Utara bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Utara menyelenggarakan penerangan dan penyuluhan hukum. Kegiatan yang dihadiri oleh 150 orang tersebut bertempat di Masjid Nurul Huda, Komplek Pondok Pesantren Al-Huda, Desa Talang Jembatan, Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara, pada Kamis (16/2). Tema penyuluhan acara ini “Kenali Hukum, Hindari Hukuman”.

H. Sutikman selaku wakil Ketua DPD LDII Lampung Utara, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada Jajaran Kejari Lampung Utara yang telah menyampaikan materi hukum yang sangat bermanfaat. “Kami warga LDII Lampung Utara sangat mengapresiasi dan bersyukur atas berkenannya Kejaksaan Negeri Lampung Utara berkunjung sekaligus memberikan materi hukum kepada warga LDII, khususnya LDII Lampung Utara. Ini merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan sumber daya manusia yang mengenali hukum, mentaati hukum, dan terhindar dari hukuman,” ucap Sutikman.

Sementara itu, Sekertaris DPW LDII Lampung H. Heri Sensustadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Kejari Lampung Utara. “Terima kasih atas kerja sama dan materi yang diberikan. Materi hukum sangat penting diketahui oleh masyarakat, sehingga bisa melek hukum namun tidak bersentuhan dengan hukum, apalagi dihukum,” ujarnya.

Selanjutnya, Heri yang juga Wakil Bendahara FKUB Provinsi Lampung itu menuturkan, program itu selaras dengan 8 program pengabdian LDII. “Yaitu tentang kebangsaan, warga LDII dituntut lebih dahulu menjadi warga negara yang baik dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Sebelum melaksanakan program-program yang lainnya,” pungkasnya.

Menanggapi itu, Kasubsi A. Intelijen Kejari Lampung Utara Glenn Lucky mengapresiasi inisiatif LDII menyelenggarakan acara tersebut . “Ucapan syukur dan terimakasih, LDII Lampung Utara berinisiatif untuk menyelenggarakan kegiatan ini, kegiatan ini selaras dengan program kami yaitu Jaksa Masuk Pesantren,” katanya, kami berharap dengan adanya kegiatan ini membuat kita lebih baik lagi dalam menghadapi kehidupan bernegara, bisa tertib, sesuai aturan yg berlaku" Ujar Glen. 

Dalam paparannya, Glenn menyampaikan apa itu 4 Pilar Kebangsaan, Pancasila dan beberapa materi hukum pidana yang sering terjadi di Lampung.

Lebih lanjut, ia menjelaskan hukum di Indonesia mengikat kepada setiap warga negara Indonesia. “Artinya, setiap warga Indonesia dianggap tahu tentang hukum, walaupun dalam kenyataannya tidak semua warga Indonesia mengetahui dengan menyeluruh. Maka dari itu, mau tidak mau harus mengerti dan paham hukum,” jelasnya.

Setelah pemaparan materi oleh Kejari Lampung Utara, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Beberapa peserta bertanya tentang beragam kasus atau pengalaman masing-masing dalam berhadapan dengan hukum. Mulai dari kasus penipuan, hingga kejahatan digital/sibercrime.

Hadir dalam kegiatan tersebut dari Kejari Lampung Utara Marsyah, S.H. , Wahyudi Rachmad, A.Md, Selvi Sevtiana,. Sedangkan dari LDII Heri Sensustadi (Sekertaris DPW LDII Lampung), Ilham Saputra, S.H (Biro PKOSB DPW LDII Lampung), Zulkifli Noor (Ketua DPD LDII Lampung Utara), H. Sukidi (Wanhad DPD LDII Lampung Utara), Babinsa dan Jajaran Kepala Desa Talang Jembatan. (Ilham/LINES Lampung).

Kapolres Nganjuk Helat Cangkrukan Kamtibmas di Ponpes Al Ubaidah Kertosono

Kapolres Nganjuk saat berkunjung ke Ponpes Al-Ubaidah Kertosono di acara cangkrukan kamtibmas

Senkomsidoarjo.or.id | NGANJUK - Ponpes Al-Ubaidah Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur menjadi tuan rumah pelaksanaan program Cangkrukan Kamtibmas, yang diadakan Kepolisian Resor (Polres) Nganjuk. 

Acara tersebut bertujuan untuk menciptakan situasi Kambtibmas yang aman dan kondusif, yang dihelat pada Kamis malam (16/2).

Kegiatan tersebut dihadiri Kapolres Nganjuk AKBP Muhammad, yang sudah tiba sore hari bersama Wakapolres, disambut oleh pengasuh Ponpes Al Ubaidah, Habib Ubaidillah Alhasny MH.I

Setelah melaksanakan salat Maghrib berjamaah, Habib Ubaid meminta AKBP Muhammad untuk memberikan tausyiah kepada 924 peserta diklat calon muballigh dan muballighoh LDII.

Saat memberi tausiyah, AKBP Muhammad mengingatkan para dai harus betul-betul memahami sejarah bangsa. Menurutnya, bangsa Indonesia memperjuangkan dirinya agar tetap bersatu, meskipun berbeda suku dan agama. Baik dari golongan santri atau kyai bergabung untuk mempertahankan NKRI, “Yang bersemboyan Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu tujuan,” ujar AKBP Muhammad.

Ia mengingatkan, dalam bermedia sosial supaya bijak dan harus bisa memilih informasi yang benar, “Kalau memang ragu sebaiknya bertanya. Kabupaten Nganjuk ini ada program “Wayahe Lapor Kapolres”. Dalam program tersebut, semua bisa bertanya. Tim dari Polres Nganjuk dapat memastikan kebenarannya,” imbuhnya.

AKBP Muhammad berharap semua berkomitmen untuk menjunjung tinggi “Bhinneka Tunggal Ika” dan menerima perbedaan agar tercipta kerukunan. Sementara itu, Habib Ubaidillah Al Hasany pengasuh Ponpes Al Ubaidah mengatakan, sebagai generasi muda, harus kritis yang bertanggung jawab, tidak mudah melemparkan isu-isu yang bisa menimbulkan gangguan Kamtibmas.

Baca juga 👇

MoU Antara Senkom Mitra Polri Dengan LDII

“Kondisi Jawa Timur lagi diresahkan rumor pergerakan oknum perguruan silat yang merusak situasi Kamtibmas. Calon muballigh harus mengerti, tujuan berlatih di perguruan bela diri yaitu untuk meningkatkan keahlian menjadi atlet yang berprestasi,” paparnya.

Habib Ubaidillah menerangkan, “Cangkrukan Kamtibmas” seperti ini dapat dijadikan sarana untuk mempererat tali silaturahim, agar terjalin kerukunan antar umat beragama maupun perguruan silat.

“Setiap permasalahan terjadinya kerusuhan atau pertikaian antar perguruan, sebenarnya bukan disengaja, namun kurangnya komunikasi. Maka dari itu kami menawarkan untuk membentuk forum komunikasi agar tercipta keharmonisan masyarakat. Seperti FKUB di Kecamatan Kertosono, tokoh-tokoh agama dan umatnya bisa bersatu,” pungkas Habib Ubaidillah.(lines/gus)

Kemendagri : LDII Adalah Kekuatan Negara Selain TNI-POLRI

 

Foto : Kunjungan Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso beserta jajarannya ke Kantor Kemendagri, 15/2/23

Senkomsidoarjo.or.id | Jakarta (15/2). Dilansir dari Media Nuansaonline.net Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mendorong organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam, yang merupakan tulang punggung bangsa Indonesia harus netral dalam berpolitik, seperti halnya TNI/Polri.

Hal itu disampaikan saat menerima kunjungan Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso beserta jajarannya, di Jakarta, pada Rabu (15/2).

“Selain TNI/Polri, saat ini kekuatan besar lainnya adalah pegawai negeri. Pegawai negeri itu harus netral karena bisa berbahaya kalau tidak netral.

Maka kekuatan-kekuatan bangsa lainnya termasuk Muhammdiyah, NU, LDII dan lain sebagainya juga harus netral,” tutur Suhajar.

Ia berpendapat, kekuatan-kekuatan sipil tersebut, identitas organisasinya harus demi negara bukan demi partai. Namun, meskipun identitasnya demi negara, ormas Islam harus memberikan kebebasan kepada warganya, untuk memilih siapapun berdasarkan pengamatan mereka. Dan didorong untuk netral aktif karena berbeda pilihan merupakan hal biasa.

“Sama juga dengan LDII, soal nanti Pak Ketum memilih berbeda dengan yang lain, itu soal lain. Karena berbeda pilihan itu sesuatu yang biasa. Tapi tetap kekompakan dan kenetralan harus jalan.

Berdebat memilih salah satu itu biasa, tapi organisasinya tidak boleh terombang-ambing,” tambahnya.

Menurutnya, organisasi-organisasi tertentu seperti TNI/Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan ormas Islam hanya bersandar pada negara. Untuk itu, dibutuhkan kedewasaan berorganisasi.

Baca juga 👇

MoU Antara Senkom Mitra Polri Dengan LDII

“Ini adalah salah satu tantangan dalam berorganisasi, Ini membutuhkan kedewasaan berorganisasi yaitu menghormati kenetralan organisasi. Tapi juga memberikan akses kepada warganya untuk memberikan pilihan pada siapa dukungannya. Ini sebenarnya luar biasa,” tutupnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso menegaskan, LDII mendorong warganya untuk netral aktif dalam berpolitik. “Bahkan saya sebagai ketua umum sendiri tidak boleh merangkap jabatan politik. Netral dalam arti tidak berpihak pada golongan tertentu, memberikan hak sepenuhnya sebagai hak dasar manusia kepada warga LDII dan kami meminta untuk aktif dalam menyukseskan Pemilu,” ungkapnya.

KH Chriswanto menambahkan, LDII secara institusi tidak memihak siapapun. Hal itu sebagai bentuk netral aktif yang dibangun LDII dalam menyukseskan perhelatan lima tahunan itu.

“Kami berkomitmen, menuju Rakernas ini kami akan mendukung pemerintah untuk pelaksanaan pemilu yang damai. Maka kami akan membuat rekomendasi-rekomendasi dalam menciptakan situasi politik ke depan ini damai sehingga tidak mengorbankan umat,” paparnya.

KH Chriswanto menambahkan, pembinaan umat jangan sampai kalah dengan ajang lima tahunan. “Untuk itu, kami minta Kemendagri untuk memberikan pengarahan ke warga LDII tentang politik damai sehingga kondisi seperti apapun tetap kondusif. Apapun yang terjadi, umat jangan sampai terbawa,” tambahnya.

Dalam pertemuan itu, KH Chriswanto melaporkan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan LDII. Termasuk, LDII akan mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada September mendatang.

“Kami meminta arahan dari Kemendagri, bukan hanya terkait kondisi sekarang. Namun juga terkait rencana kami akan mengadakan Rakernas pada awal September nanti,” urainya.

KH Chriswanto mengapresiasi kepada Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro yang telah memberikan materi pada saat Munas IX, yang dilaksanakan pada April 2021 lalu. Dalam kesempatan itu, Suhajar Diantoro menegaskan akan mendukung penuh acara “Road to Rakernas LDII”.

“Kami minta dukungan Kemendagri supaya menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang damai untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Alhamdulilah Pak Sekjen mendukung penuh,” tutupnya. (FS/LINES/AC)

Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Bersama LDII Gelar Sosialisasi Penyuluhan Hukum

Tulang Bawang - (16/02/2023), Ada suatu hal yang berbeda di Pondok Pesantren Al-Huda yang beralamat Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang (Kab.Tuba). Yang mana pada hari itu Ponpes Al-Huda mendapat kunjungan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulang Bawang. 

Turut hadir menyambut tamu dari Kejari Kab.Tuba ini diantaranya adalah Dewan Pembina DPD LDII Tuba, Ketua DPD LDII Kabupaten Tulang Bawang Sutino, S. Pd.I, jajaran pengurus harian DPD LDII Tuba, PC dan PAC LDII se-Kecamatan Dente Teladas serta PC & PAC LDII se-Kecamatan Gedung Meneng. 

Didalam sambutannya, Ketua DPD LDII Kabupaten Tulang Bawang Sutino, S. Pd.I, mengucapkan selamat datang kepada team dari Kejari beserta para tamu undangan yang telah hadir dalam Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum yang digelar oleh Kejari Kab. Tuba bersama DPD LDII Kab. Tuba ini. 

"Saya berharap kedepannya semoga kerjasama dan silaturahim Kejari dengan LDII ini semakin kuat dan bisa membawa kemamfaatan dan kebarokahan kepada masyarakat luas" Harap Sutino

Paparan sosialisasi pengenalan hukum yang bertemakan "Pemantapan Nilai-nilai 4 Pilar Kebangsaan" bagi Warga LDII Kecamatan Dente Teladas, Kecamatan Gedung Meneng dan kepada santri Ponpes Al-Huda tersebut disambut antusias oleh 300an orang Santriwan dan Santriwati serta oleh Pengurus Pondok yang dibawah naungan DPD LDII Kab. Tuba. 

Pada saat Pemaparan Materi 4 Pilar Kebangsaan, Mirza Amrullah, S.H. Subbag Intel Kejaksaan Negeri Tulang Bawang menjelaskan bahwa ini adalah kegiatan (Jaksa Masuk Pesantren) PERDANA yang dilaksanakan Kejari Kabupaten Tulang Bawang. 

Serta dalam paparannya, Mirza Amrullah, S.H. juga menjelaskan tentang kemajuan teknologi dan cara menyikapinya, terutama dalam dunia hukum di Indonesia. 

“Sekarang ada teknologi Artificial Intelligence (AI) atau robot. Bahkan profesi tukang parkir pun sekarang terancam dengan adanya auto parking, nantinya juga ada drone untuk pertanian dan lain-lain, termasuk teknologi serta alat-alat canggih dalam proses dan penegakan hukum di Negara yang kita cintai ini" Jelas Mirza Amrullah, S.H.

"Dengan banyaknya alat-alat canggih tersebut, tentunya bisa mengancam kehidupan manusia jika kedepannya tidak disikapi dengan baik. Meskipun begitu, perkembangan teknologi tidak perlu kita sikapi dengan kekhawatiran ataupun ketakutan yang berlebihan, justru kita perlu terus belajar dan menggali potensi diri kita agar dengan adanya teknologi yang canggih tersebut bisa meringankan dan mempermudah segala urusan kita" Ungkap Mirza Amrullah, S.H.

"Jaksa Masuk Pesantren merupakan program Kejaksaan RI yang dicanangkan di seluruh wilayah Indonesia, dengan tujuan yaitu pengenalan serta pembinaan hukum sejak dini kepada para santri untuk mengenal hukum dengan memberikan Tag Line “Kenali Hukum, Jauhkan Hukuman.” Tegas Mirza Amrullah, S.H.

"Jaksa Masuk Pesantren diharapkan dapat menjadi motivasi bagi Kejaksaan untuk menguatkan dan mengkokohkan persahabatan, dimana pondok pesantren merupakan salah satu pilar pendidikan moral bangsa dan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang berintegritas." Tutup Mirza Amrullah, S.H. (Rizal PM, Lines)

LDII Siap Jalin Sinergi antar Ormas di Kabupaten Bantul

Bantul - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul menerima audiensi dan silaturrahim jajaran Pengurus LDII Kabupaten Bantul di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul pada Jumat (3/2/2023).

Rombongan diterima oleh Suparmadi, S.IP., M.Si. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul mewakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang berhalangan hadir. Turut mendampingi Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, Ambar Sutadi, S.H., para subkoordinator dan semua unsur Poldagri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.

Suparmadi menyampaikan terima kasih atas kontribusinya selama ini dan mengajak LDII Kabupaten Bantul bersama seluruh elemen masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat, terlebih saat ini sudah memasuki tahun politik. “Dengan kepengurusan yang ada saat ini hingga tingkat PAC, kami mengajak untuk bersama-sama memberikan kontribusi untuk pembangunan di Kabupaten Bantul, menjaga toleransi di tengah keberagaman masyarakat Bantul,” katanya.

Sedangkan Ambar Sutadi menyampaikan bahwa selama ini LDII Kabupaten Bantul aktif mengikuti kegiatan yang diselenggaran oleh Badan Kesbangpol, termasuk di dalamnya kegiatan Forum Ormas yang menjadi wahana komunikasi antar ormas sebagai upaya untuk menjaga kerukunan masyarakat Bantul.

Rombongan pengurus LDII dipimpin Ketua DPD LDII Kabupaten Bantul Nanang Dwi Antoro, S.I.P. didampingi Dewan Penasihat H. Supardi, Wakil Ketua Deby Zulkarnain Rahardian  Syah, S.Kep. Ns., M.M.R., Bendahara H. Budi Sanyoto, S.Pd. dan Wakil Sekretaris H. Rosyid Ikhwanto, S.Sos., S.H.

Nanang menyampaikan program-program yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Daerah (Musda) VIII LDII Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang lalu sebagai penjabaran dari 8 (delapan) program prioritas yang telah ditetapkan oleh DPP LDII. Dalam  implementasi program kerja, LDII senantiasa mengedepankan dakwah yang menyejukkan (green dakwah).

"Menjunjung tinggi toleransi dalam beragama, berupaya memberikan konstribusi nyata dalam pembangunan bangsa dan negara melalui dakwah, pengkajian, pemahaman dan penerapan ajaran Islam yang dilakukan secara menyeluruh, berkesinambungan dan terintegrasi sesuai peran, posisi, tanggung jawab profesi sebagai komponen bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia," jelas Nanang.(uk)